PERNAHKAH kita merasa uang semakin cepat habis, padahal kebutuhan tak banyak berubah? Fenomena ini bukan sekadar perasaan, melainkan realitas yang sedang melanda masyarakat Indonesia: uang semakin cepat berputar—namun bukan lagi di tangan rakyat daerah, melainkan tersedot ke pusat dan keluar negeri melalui sistem digital.
Jual Beli Online: Peredaran Uang yang Tersedot ke Pusat dan dinikmati beberapa kalangan produsen
Dulu, setiap transaksi di pasar tradisional membuat uang berputar di daerah. Petani menjual hasil panen, pedagang membeli kebutuhan, dan uang berpindah antarwarga. Kini, kebiasaan berbelanja online perlahan mematikan sirkulasi uang lokal.
Ketika masyarakat lebih memilih membeli barang melalui e-commerce, secara tidak langsung mereka mengirim uang keluar dari daerahnya. Bahkan, banyak transaksi dilakukan dengan sistem COD atau kredit, yang artinya uang baru benar-benar berpindah ke pusat saat pembayaran lunas.
Yang diuntungkan adalah pemilik platform besar yang bermarkas di kota-kota besar, lengkap dengan jaringan logistik dan teknologi mumpuni. Akibatnya, uang yang seharusnya berputar di pasar daerah malah “terhisap” menuju rekening korporasi besar dan dinikmati segelintir pengusaha dan produsen.
Dunia Digital: Keinginan yang Menjadi Kebutuhan
Digitalisasi memang membawa kemudahan, tapi di sisi lain menciptakan budaya konsumtif baru. Satu keluarga bisa memiliki empat hingga lima gawai (gadget), dan masing-masing memerlukan pulsa serta paket data. Jika dirata-ratakan satu perangkat memakan biaya Rp100.000 per bulan, maka satu keluarga bisa mengeluarkan Rp500.000 hanya untuk akses internet.
Bayangkan, betapa besar jumlah uang yang “mengalir keluar” hanya untuk membeli kuota uang yang tidak menciptakan nilai tambah di tingkat lokal. Padahal, sebagian besar pemakai bukanlah produsen digital, melainkan konsumen. Artinya, mereka hanya membelanjakan, bukan menghasilkan. Maka tak heran jika uang semakin sulit beredar di kalangan masyarakat bawah.
Transportasi Online: Uang yang Lari ke Rekening Aplikasi
Fenomena serupa juga terjadi di sektor transportasi. Layanan transportasi online memang memudahkan mobilitas dan membuka peluang kerja, namun di balik itu ada aliran uang masif yang mengalir ke pemilik aplikasi.
Setiap transaksi, betapapun kecilnya, menyisakan potongan untuk pihak platform. Jika dihitung secara nasional, triliunan rupiah mengalir ke rekening perusahaan aplikasi setiap bulan.
Wajar saja dibeberapa daerah dan lokasi, transportasi konvensional melarang tarnsportasi online masuk dan beroperasi, bahkan acapkali terjadi bentrok jika transportasi online memaksa masuk kejalur merah dan berujung babak belur, hal ini tentu perlu jadi perhatian dan alarm awas bagi semua.
Mereka mengklaim menyediakan lapangan kerja, tetapi faktanya, sebagian besar keuntungan menguap keluar daerah. Dulu, saat transportasi konvensional masih berjaya, uang yang dibayarkan penumpang tetap berputar di dalam komunitas lokal—bukan ke luar negeri atau ke korporasi teknologi.
Konsep Ekonomi Islam: Uang Harus Berputar
Dalam pandangan ekonomi Islam, konsep “menabung pangkal kaya” sesungguhnya tidak dikenal. Islam justru mendorong agar uang beredar dan bermanfaat bagi banyak orang. Jika semua orang menabung tanpa membelanjakan atau bersedekah, maka peredaran uang akan menyempit dan ekonomi menjadi stagnan.
Karena itu, Islam menganjurkan untuk membelanjakan dan mensedekahkan harta secara bijak. Belanja bukan sekadar memenuhi keinginan, tetapi menjadi sarana menghidupkan ekonomi sekitar. Bayangkan, jika setiap keluarga membeli kebutuhan di warung tetangga, toko kecil di kampung, atau produk UMKM lokal—betapa hidupnya kembali roda ekonomi daerah.
Sedekah dan zakat menjadi instrumen sirkulasi uang yang paling adil, karena memastikan rezeki tidak menumpuk di tangan segelintir orang, melainkan berputar untuk kepentingan bersama.
Menata Ulang Kesadaran Ekonomi
Kita tidak bisa menolak perkembangan digital, tetapi perlu membangun kesadaran ekonomi baru agar uang bangsa tidak terus mengalir keluar tanpa arah.
Belanja bijak, utamakan produk lokal, dan gunakan layanan berbasis komunitas daerah. Pemerintah daerah pun perlu mendorong inovasi digital lokal—aplikasi belanja, transportasi, dan sistem pembayaran yang dikelola oleh anak bangsa.
Sebab jika tidak, kita akan terus menjadi konsumen di negeri sendiri, menyaksikan uang kita menguap perlahan, tanpa sempat memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
