Solok (Wasiat24.com) – Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai instansi tersebut belum becus menjalankan fungsi sosialnya, terutama dalam penyaluran bantuan dan perlindungan bagi warga miskin serta penyandang disabilitas.
Sorotan ini mencuat setelah beberapa kasus bantuan sosial bermasalah terungkap di lapangan. Banyak warga miskin yang justru tersingkir dari daftar penerima, sementara mereka yang tergolong mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tapi bentuk lemahnya kepekaan sosial aparatur. Dinas Sosial seharusnya menjadi tempat rakyat kecil menemukan keadilan, bukan malah menjadi sumber kekecewaan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Solok, Kamis (9/10/2025).
Masyarakat menilai, meski Bupati Solok, H. Jon Firman Pandu, SH, telah melantik Kepala Dinas Sosial yang baru, Desmalia, namun perubahan tersebut belum mampu membenahi kekusutan lama di tubuh Dinas Sosial. Dibutuhkan langkah berani berupa “cuci gudang”, karena sebagian pejabat dan staf dinilai salah penempatan. “Dinas Sosial bukan tempat bagi mereka yang hanya pandai bekerja dengan data dan laporan. Di sini dibutuhkan empati dan kepekaan sosial yang tinggi. Tanpa itu, kebijakan tidak akan menyentuh hati rakyat,” tegas Wardesko seorang aktivis muda Solok.
Selain pejabat struktural, desakan evaluasi juga diarahkan kepada para pendamping sosial di lapangan, baik Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Evaluasi khusus terhadap pendamping sosial mutlak dilakukan. Mereka sudah menerima insentif yang layak dan fasilitas pendukung dari pemerintah. Jadi, kalau tidak memenuhi standar kinerja, sudah sepantasnya diganti,” tegasnya lagi.
Banyak kalangan menilai, Kabupaten Solok memiliki banyak anak muda cekatan dari 74 nagari yang siap mengabdi dengan semangat dan empati tinggi, asalkan diberi kesempatan melalui proses seleksi yang terbuka dan profesional.
Kini publik berharap Bupati Jon Firman Pandu memberikan perhatian khusus terhadap Dinas Sosial, dengan menempatkan ASN dan pendamping sosial terbaik yang hatinya penuh kepedulian, serta memastikan dukungan APBD yang bermartabat, bukan justru dikurangi atas dalih efisiensi nasional.
“Dinas Sosial harus dikuatkan, bukan dilemahkan. Anggaran dan SDM-nya harus benar-benar diarahkan untuk kemanusiaan,” ujar seorang tokoh nagari di Solok.
Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan H. Jon Firman Pandu, SH, langkah pembenahan segera dilakukan agar Dinas Sosial kembali menjadi simbol empati dan keadilan sosial di Kabupaten Solok.
“Rakyat tidak butuh birokrat dingin, tapi pelayan yang berhati hangat. Inilah saatnya Bupati Jon menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” pungkas salah satu pemerhati sosial di Kabupaten Solok.(zon)
