Dinilai Otoriter, Kehadiran Desi Guswita ke Rakornas Kemendagri Dibatalkan Sepihak Ketua DPRD Kuansing

KUANTAN SINGINGI (Wasiat24.com) – Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita SE MM mempertanyakan pembatalan keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta, Senin, 23 November 2026. Minggu (22/11/2026)

Kepada media ini, Desi guswita mengatakan, Dalam Radiogram Kemendagri Nomor 100.2.7/8801/SJ tertanggal 9 November 2026, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Ketua DPRD Kabupaten/Kota hadir bersama Ketua Bapemperda.

Desi juga menjelaskan, Pada awalnya pihak Sekretariat DPRD justru meminta dirinya menghadiri kegiatan tersebut dan menyatakan akan memfasilitasi keikutsertaannya.

Namun, Kesempatan itu batal setelah Ketua DPRD melalui Sekretaris DPRD menyampaikan pembatalan keberangkatannya.

Padahal, Desi mengaku telah memastikan jadwal dan pembiayaan serta membeli tiket pesawat menggunakan uang pribadi.

Alasan pembatalan yang disampaikan kepadanya berkaitan dengan agenda pembahasan anggaran bersama TAPD pada hari yang sama.

“Kalau memang ada agenda pembahasan anggaran, Seharusnya bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi.

Jangan sampai undangan resmi Kemendagri yang ditujukan kepada Ketua DPRD bersama Ketua Bapemperda justru dikesampingkan,” Ujar Desi.

Menurutnya, Rakornas tersebut sangat penting karena merupakan agenda nasional yang melibatkan unsur DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai Ketua Bapemperda, ia berkesempatan bertemu dengan para Ketua Bapemperda lainnya untuk berdiskusi, Bertukar pengalaman, dan mempelajari praktik pembentukan produk hukum daerah.

“Saya ingin mendapatkan wawasan dan pengalaman dari daerah lain yang nantinya bisa dibawa pulang ke Kuantan Singingi.

Apa yang baik dan bisa diterapkan tentu dapat menjadi bahan perbaikan dalam pembentukan Perda di daerah kita.

Jadi, Manfaatnya bukan untuk saya pribadi, Tetapi untuk kemajuan Kuansing dan kepentingan masyarakat,” Jelasnya.

*•FUNGSI LEGISLASI HARUS BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT•*

Desi mengingatkan bahwa Bapemperda memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagai alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, Khususnya Pasal 52.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, Yakni pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.

Ketiganya harus dijalankan secara seimbang dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Menurutnya, Fungsi legislasi bukan sekadar menghasilkan banyak Perda.

Produk hukum yang dibentuk harus menjawab persoalan masyarakat, memberikan perlindungan, memperbaiki pelayanan publik, Menciptakan kepastian hukum, dan mendorong kesejahteraan.

“Jangan sampai Perda yang kita lahirkan justru menjadi beban, Menyulitkan, atau menekan masyarakat.

Produk hukum harus memberikan manfaat nyata dan berpihak kepada rakyat.

Itulah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat,” Tegasnya.

•*PIMPINAN HARUS MEMILIKI KEBIJAKSANAAN DAN EMPATI•*

Desi menilai keputusan pembatalan tersebut terkesan otoriter, Seolah-olah seluruh keputusan dan agenda kelembagaan dapat diatur serta diubah sesuka hati tanpa mempertimbangkan pihak lain.

Ia juga mempertanyakan apakah pembatalan tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam rapat paripurna sebelumnya.

Menurutnya, Perbedaan pendapat dalam forum resmi merupakan hal yang wajar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi.

“Jangan sampai perbedaan pendapat dalam paripurna berimbas pada keputusan yang merugikan orang lain.

Jabatan pimpinan bukan berarti bisa bertindak semaunya, Kalau terhadap sesama anggota DPRD saja tidak ada kepedulian dan empati, Bagaimana kita bisa berharap kepentingan masyarakat benar-benar diperhatikan? Ingat, Kita berada di lembaga ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan, Melainkan untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Jangan sampai kepentingan rakyat justru dikalahkan oleh ego dan kehendak pribadi,” Tegas Desi.

Ia berharap setiap keputusan di lingkungan DPRD diambil secara bijaksana, Proporsional, dan mengedepankan komunikasi serta penghormatan terhadap tugas masing masing unsur kelembagaan.

“Yang harus kita ingat, Jabatan di DPRD adalah amanah rakyat. Kita berada di lembaga ini untuk bekerja bagi masyarakat, Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa,” Tutupnya.(netri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *