Diusir Saat Perjuangkan PERDA Rakyat! Desi Guswita: Apa Kaitan H Juprizal Dengan Perusahaan Sawit?

KUANTAN SINGINGI (Wasiat24.com) – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Jum’at 20 November 2026, Memanas setelah Ketua DPRD H Juprizal memerintahkan Satpol PP mengusir Desi Guswita SE MM anggota DPRD sekaligus Ketua Bapemperda. (21/11/2026)

Peristiwa itu terjadi saat Desi mempertanyakan penentuan prioritas Propemperda 2027, khususnya tiga Ranperda inisiatif DPRD yang diperjuangkannya untuk kepentingan masyarakat.

“Ini lembaga perwakilan rakyat, Perbedaan pendapat seharusnya dijawab dengan argumentasi dan mekanisme kelembagaan, Bukan dengan perintah mengusir anggota DPRD,” Tegas Desi.

•TIDAK MENGETAHUI PERUBAHAN JADWAL, TIBA TIBA LAPORAN DIBAWA KE PARIPURNA•

Desi menjelaskan, Dirinya menerima undangan rapat Bapemperda tanggal 13 November 2026.

Namun, Jadwal tersebut berbenturan dengan rapat Banggar pada hari dan jam yang sama, Agenda pembahasan itu juga tidak tercantum dalam jadwal Banmus.

Setelah jadwal tersebut berbenturan, Desi tidak mengetahui kapan pembahasan Bapemperda dilanjutkan, Siapa yang mengikuti rapat lanjutan, maupun apa hasilnya.

Ia juga tidak menerima notulen dan berita acara. Laporan justru baru disampaikan staf sekitar satu hari sebelum dibawa ke paripurna.

“Saya menerima undangan, Tetapi jadwalnya berbenturan dengan kegiatan Banggar. Yang saya tidak ketahui adalah kapan rapat dilanjutkan, Siapa yang membahas, dan apa hasilnya.

Tiba-tiba laporan sudah disampaikan untuk dibawa ke paripurna. Padahal, Saya Ketua Bapemperda,” Ungkapnya.

•TIGA RANPERDA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT•

Desi mengaku telah menyiapkan interupsi dan keberatan tertulis, Namun, ia memilih berkompromi dan meminta laporan direvisi agar tiga Ranperda yang diperjuangkannya dimasukkan sebagai prioritas Propemperda 2027.

Ketiga Ranperda tersebut adalah:

1. Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR).

Ranperda ini sudah masuk Propemperda 2025 dan direncanakan berlanjut pada 2026, tetapi pembahasannya tidak berlanjut karena belum terakomodasi dan difasilitasi.

2. Ranperda Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten dan Pengangkutan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit oleh Perusahaan Perkebunan.

Mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten yang terdampak aktivitas angkutan hasil perkebunan.

3. Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Mendorong perlindungan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

“Saya tidak ingin terus berdebat soal persoalan internal, Saya meminta tiga Ranperda ini dimasukkan sebagai prioritas, Bukan sekadar dicantumkan sebagai daftar usulan, Tetapi benar benar dianggarkan dan dibahas.

Apakah salah jika masyarakat ingin jalan kabupatennya terpelihara? Apakah salah jika tenaga kerja lokal mendapatkan perlindungan?” Ujarnya.

•KETUA DPRD MEMBUKA KEMBALI PERDEBATAN, SIAPA MENENTUKAN PRIORITAS?•

Setelah laporan Bapemperda dibacakan, Desi meminta Sekda yang mewakili Plt. Bupati memastikan anggaran penyusunan dan pembahasan Perda tercantum jelas dalam RAPBD 2027.

Namun, Ketua DPRD H. Juprizal kemudian membuka kembali pembahasan dan mempertanyakan Ranperda inisiatif dengan alasan keterbatasan anggaran serta perlunya pengurangan usulan.

Wakil Ketua DPRD selanjutnya menyampaikan bahwa hanya satu Ranperda inisiatif yang disepakati, yakni Ranperda tentang Ketertiban Umum.

Desi mempertanyakan dasar penentuan prioritas tersebut karena dirinya sebagai Ketua Bapemperda tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam pembahasan lanjutan.

“Siapa yang menentukan skala prioritas? Siapa yang memutuskan hanya satu Ranperda inisiatif yang disepakati? Kalau persoalannya anggaran, mari dibahas melalui mekanisme yang benar.

Libatkan Bapemperda dan selesaikan bersama. Jangan menentukan prioritas tanpa melibatkan Ketua Bapemperda,” tegasnya.

•APA KAITAN JUPRIZAL DENGAN PERUSAHAAN SAWIT?•

Desi mempertanyakan mengapa tiga Ranperda yang mengatur tanggung jawab perusahaan dan melindungi masyarakat justru menghadapi hambatan.

“Apa yang sebenarnya dipersoalkan dari tiga Ranperda ini?

Kepentingan siapa yang terganggu jika aturan ini diberlakukan?

““Apa kaitan sikap Ketua DPRD dengan kepentingan perusahaan sawit sehingga regulasi untuk melindungi masyarakat justru dipersoalkan?” Tanyanya.

Ia menegaskan, pertanyaan tersebut merupakan kritik terhadap sikap dan proses pengambilan keputusan, Bukan tuduhan adanya hubungan atau keuntungan pribadi dengan perusahaan tertentu.

“Kalau ada alasan hukum atau anggaran, Sampaikan secara terbuka, Jangan sampai muncul kesan kepentingan perusahaan lebih diperhatikan daripada kebutuhan masyarakat,” Tambahnya.

•“SATPOL PP, USIR DIA KELUAR!”•

Di tengah perdebatan, Juprizal memerintahkan, “Satpol PP, Usir dia Keluar!”

Desi merespons, “Tidak usah repot repot, Pak. Saya bisa keluar sendiri. Dan saya akan membuat surat resmi terkait keberatan saya.”

Ia kemudian meninggalkan ruang paripurna sebelum rapat berakhir.

Karena itu, Desi mengaku tidak mengetahui keputusan akhir Propemperda 2027.

Menurutnya, Pimpinan DPRD seharusnya menjaga ketertiban sekaligus menghormati Hak Anggota menyampaikan pendapat.

Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan, bukan dengan mengusir anggota DPRD.

“SAYA DITINGGALKAN DALAM PROSES, BUKAN MENINGGALKAN TUGAS”

Desi menyebut Propemperda 2027 merupakan kesempatan terakhirnya menjalankan tugas sebagai Ketua Bapemperda sebelum pergantian AKD.

Ia menyayangkan tidak dilibatkannya dirinya dalam proses pembahasan hingga berujung pada pengusiran saat memperjuangkan regulasi untuk masyarakat.

“Bukan saya yang meninggalkan tugas, Tetapi saya yang ditinggalkan dalam proses pembahasan Propemperda 2027,” Tegasnya.

Ia memastikan perjuangannya tidak berhenti, Menurutnya, perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten harus bertanggung jawab, lingkungan dan masyarakat harus dilindungi, Serta tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan.

“Perda ini bukan untuk kepentingan pribadi saya, Ini untuk masyarakat Kuantan Singingi.

Jangan sampai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat justru diperlakukan seolah tidak punya hak berbicara di rumah rakyat sendiri,” Tutupnya.(netri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *