Desi Guswita Sebut H Juprizal Merupakan Wujud Ketua DPRD Kuansing Terdzolim : Diduga Halalkan Segala Cara

KUANTAN SINGINGI (Wasiat24.com) – Perseteruan antara anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita SE MM dengan Ketua DPRD H Juprizal ternyata tidak berhenti setelah keributan dalam Rapat Paripurna pada Jumat 20 November 2026 Persoalan kembali memanas di ruang tunggu lobi DPRD, Ketika Desi mempertanyakan Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas yang hingga kini menurutnya belum dibayarkan.(21/11/2026)

Desi menegaskan, kedatangannya saat itu bukan untuk mencari keributan, Ia hanya ingin meminta penjelasan baik baik mengenai hak perjalanan dinas yang sebelumnya telah melalui prosedur resmi dan SPT-nya telah diterbitkan oleh Sekretariat DPRD.

Namun, Ia justru merasa diperlakukan tidak adil, Bahkan, H Juprizal disebut menuding dirinya menggunakan atau men-scan tanda tangan Ketua DPRD untuk kepentingan perjalanan dinas pribadi.

“Saya tidak pernah men-scan tanda tangan Ketua DPRD, Prosesnya melalui jalur resmi.

Saya berkoordinasi dengan PPATK, Meminta bantuan Sekwan, dan meminta agar difasilitasi kepada Ketua DPRD.

SPT itu diterbitkan oleh Sekretariat DPRD, Lalu dari mana tuduhan bahwa saya men-scan tanda tangan beliau?”

Itu sama saja Ketua DPRD Kuansing H Juprizal mendzolimi saya, dan sudah sewajarnya kini saya sebut H Juprizal sebagai Wujud Ketua DPRD Kuansing Terdzholim,”” Tegas Desi.

•SPT DITERBITKAN, TUGAS DILAKSANAKAN, TETAPI HAK BELUM DIBAYARKAN•

Desi mengungkapkan, persoalan bermula dari perjalanan dinas yang telah mendapatkan penugasan melalui Sekretariat DPRD.

Ia mengaku telah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya, bahkan menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan perjalanan.

Namun, Setelah perjalanan dilaksanakan, pembayaran hak perjalanan dinas justru dipersoalkan dengan alasan penggunaan tanda tangan hasil pindai.

Desi merasa dirugikan karena dirinya telah menjalankan tugas berdasarkan SPT yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRD.

“Saya sudah diberi perintah tugas, Saya sudah berangkat, Saya menggunakan uang pribadi.

Sekarang hak saya justru tidak dibayarkan dengan alasan tanda tangan scan.

Padahal, Saya tidak pernah membuat atau men-scan tanda tangan siapa pun.

Kalau memang ada persoalan, Periksa proses administrasinya, Jangan saya yang dituduh dan dirugikan,” Ujarnya.

Ia juga mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi Ketua DPRD untuk meminta penjelasan, Tetapi panggilannya tidak mendapat tanggapan.

“Saya punya bukti percakapan dan riwayat komunikasi, Saya bahkan mempersilakan kalau tuduhan itu mau dibawa ke jalur hukum.

Silakan laporkan, Karena saya juga siap membuka seluruh bukti dan proses administrasinya,” Katanya.

•UNDANGAN RESMI KEMENDAGRI PUN DIBATALKAN, TIKET SUDAH DIBELI•

Menurut Desi, Persoalan semakin terlihat ketika dirinya kembali mendapat undangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2026 di Jakarta, pada Senin (23/11/2026).

Undangan tersebut berkaitan langsung dengan tugas Bapemperda.

Sekretariat DPRD melalui Sekwan bahkan telah menghubunginya dan menyampaikan bahwa SPT akan disiapkan apabila dirinya bersedia berangkat.

Desi mengaku terlebih dahulu meminta kepastian mengenai pembayaran perjalanan dinas karena tidak ingin kembali mengalami persoalan seperti sebelumnya.

Dalam percakapan WhatsApp, Ia menyampaikan kekhawatirannya agar perjalanan tersebut tidak kembali dipersulit pembayarannya.

Sekwan kemudian menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan apabila GU sudah cair.

Setelah memastikan rencana keberangkatan, Desi membeli tiket, Namun, Pada hari berikutnya Sekwan menyampaikan bahwa perjalanan ke Jakarta dibatalkan atas arahan pimpinan dengan alasan seluruh anggota Banggar tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas karena akan ada pembahasan RAPBD bersama TAPD dan OPD.

Desi mempertanyakan alasan tersebut karena undangan ditujukan kepada Ketua Bapemperda, Sedangkan dirinya di Banggar hanya berstatus sebagai anggota.

“Saya ini Ketua Bapemperda, Undangan Kemendagri jelas berkaitan dengan produk hukum daerah.

Saya sudah ditawari untuk berangkat, SPT akan disiapkan, dan tiket sudah saya beli, Tetapi tiba-tiba dibatalkan karena alasan agenda Banggar.

“Mengapa tugas saya sebagai Ketua Bapemperda harus dikorbankan?” Ungkapnya.

Ia menilai pembatalan tersebut telah menimbulkan kerugian dan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kedewanan dirinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

•KRITIS MEMPERTANYAKAN ANGGARAN, DIDUGA MENJADI SUMBER KETEGANGAN•

Desi menduga perlakuan yang dialaminya tidak dapat dilepaskan dari sikap kritisnya selama menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran di DPRD.

Ia mengaku kerap mempertanyakan sejumlah pos anggaran yang dinilainya perlu dijelaskan secara transparan, Terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Di antaranya, Rencana penambahan pagu anggaran renovasi rumah dinas pimpinan DPRD sebesar Rp2,5 miliar serta rencana kenaikan pagu anggaran pakaian dinas hingga dua kali lipat.

Selain itu, Dalam pembahasan KUA-PPAS, Desi juga pernah mempertanyakan pengadaan 12 unit spring bed pada tahun 2026 dengan harga sekitar Rp30 juta per unit.

Ia turut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, Termasuk persoalan kendaraan dinas dan sejumlah belanja lainnya.

“Di tengah efisiensi anggaran, Mengapa justru ada rencana penambahan anggaran renovasi rumah dinas pimpinan sebesar Rp2,5 miliar?

Mengapa pagu pakaian dinas hendak dinaikkan sampai dua kali lipat? Saya juga mempertanyakan pengadaan 12 spring bed dengan harga sekitar Rp30 juta per unit.

Apakah pertanyaan seperti ini salah? Bukankah tugas saya sebagai anggota DPRD adalah mengawasi dan memastikan anggaran digunakan secara tepat?” ujarnya.

Desi menduga sikap kritisnya dalam mempertanyakan anggaran dan meminta transparansi telah memicu ketegangan dengan pimpinan DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dijawab melalui penjelasan terbuka.

•KEKUASAAN BUKAN ALAT UNTUK MENGHAMBAT HAK ANGGOTA DPRD•

Desi menyayangkan apabila kewenangan pimpinan DPRD digunakan untuk mempersulit anggota yang menjalankan tugas dan menyampaikan kritik.

Menurutnya, Jabatan Ketua DPRD bukanlah kekuasaan tanpa batas.

Pimpinan harus menghormati hak anggota, Menjalankan mekanisme kelembagaan, serta memastikan setiap anggota mendapatkan perlakuan yang adil.

“Jangan karena saya kritis, mempertanyakan anggaran, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, kemudian segala urusan saya dipersulit.

Mulai dari informasi tugas kedewanan, SPT, Pembayaran perjalanan dinas, Sampai keberangkatan untuk memenuhi undangan resmi kementerian, Saya merasa Hak Hak saya dihambat,” Tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan pimpinan DPRD merupakan amanah yang tidak selamanya dipegang oleh seseorang.

“Jabatan itu bukan kekuasaan yang bisa dipegang selamanya, Hari ini mungkin seseorang berada di posisi pimpinan, tetapi tetap ada aturan dan mekanisme yang harus dihormati.

Jangan merasa bisa menentukan nasib dan hak anggota DPRD seenaknya sendiri,” tambahnya.

•DESI SIAP BUKA SELURUH BUKTI•

Desi menyatakan siap membuka seluruh bukti, Mulai dari percakapan dengan Sekwan, Proses penerbitan SPT, Dokumen perjalanan dinas, Bukti Pembelian tiket, Pembatalan keberangkatan, Hingga komunikasi terkait pembayaran hak perjalanan dinas.

Ia meminta agar tudingan terhadap dirinya tidak disampaikan secara sepihak tanpa mengungkap proses administrasi yang sebenarnya.

“Saya punya bukti, Ada percakapan, Ada dokumen, Ada SPT, Ada bukti pembelian tiket, dan ada pemberitahuan pembatalan.

Silakan periksa semuanya, Jangan hanya membangun opini bahwa saya men-scan tanda tangan Ketua DPRD, sementara proses resmi yang saya lalui tidak pernah dijelaskan,” Katanya.

Desi menegaskan dirinya tidak akan berhenti bersikap kritis dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Saya tidak meminta perlakuan istimewa, Saya hanya meminta hak saya dihormati dan tugas saya tidak dihalangi.

Kalau mengawasi anggaran, Mempertanyakan transparansi, dan memperjuangkan Perda untuk masyarakat dianggap sebagai kesalahan, Lalu untuk apa Fungsi pengawasan dan Fungsi Bapemperda di lembaga ini?” Tutupnya.(netri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *