PEKANBARU (Wasiat24.com) — Perjuangan pembentukan Provinsi Riau Bagian Pesisir memasuki fase yang tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan administratif, tetapi juga ketahanan internal gerakan.
Di tengah semakin menguatnya aspirasi pemekaran, muncul persoalan yang tidak boleh dianggap sepele: potensi perpecahan di antara elemen masyarakat yang memperjuangkannya.
Tokoh Muda Riau Bagian Pesisir sekaligus pemerhati gejala sosial politik masyarakat, Afrianto Kurniawan, SH, mengingatkan bahwa ancaman terbesar sebuah gerakan masyarakat tidak selalu datang dari luar.
Justru, kata dia, gerakan yang besar dapat kehilangan kekuatan ketika energi perjuangannya terkuras oleh konflik internal, saling curiga, perebutan pengaruh dan kepentingan kelompok.
“Kalau masyarakat sudah mulai saling curiga, komunikasi terputus, kemudian masing-masing merasa paling benar dan paling berjasa, maka yang terjadi adalah gerakan akan pecah dari dalam. Ini yang harus kita cegah,” kata Afrianto.
Siapa yang Diuntungkan Jika Gerakan Terpecah
Menurut Afrianto, pertanyaan tersebut harus berani diajukan.
Sebab, pembentukan Provinsi Riau Bagian Pesisir bukan sekadar persoalan perubahan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat kepentingan pembangunan, ekonomi, politik, pengelolaan sumber daya, konektivitas kawasan hingga masa depan masyarakat pesisir.
Karena itu, semakin strategis sebuah agenda, semakin besar pula kepentingan yang mungkin berada di sekelilingnya.
“Jangan naif. Dalam setiap perjuangan besar selalu ada kepentingan yang bermain. Karena itu masyarakat harus cerdas membaca situasi. Tetapi jangan pula semua perbedaan langsung dianggap sebagai konspirasi. Kita harus bicara berdasarkan fakta,” tegasnya.
Afrianto menilai justru karena adanya berbagai kepentingan tersebut, masyarakat harus memperkuat mekanisme komunikasi dan transparansi.
“Kalau gerakannya transparan, orang sulit memainkan isu. Kalau komunikasinya buruk, sedikit informasi saja bisa menjadi bahan provokasi,” katanya.
Jangan Biarkan Isu Kecil Membakar Perjuangan Besar
Menurut dia, konflik internal sering kali tidak dimulai dari persoalan besar.
Kadang, katanya, cukup dengan persoalan siapa yang dianggap paling berhak berbicara, siapa yang merasa paling senior, siapa yang paling berjasa atau siapa yang harus berada di depan.
“Persoalan kecil kalau tidak diselesaikan bisa menjadi besar. Hari ini hanya beda pendapat, besok menjadi saling curiga, kemudian muncul kelompok A dan kelompok B. Kalau sudah begitu, fokus perjuangan hilang,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar perjuangan pembentukan provinsi baru tidak berubah menjadi arena perebutan panggung.
“Jangan sampai perjuangan rakyat justru menjadi kendaraan bagi kepentingan individu. Jangan sampai ada orang yang lebih sibuk membangun posisi daripada membangun argumentasi untuk pemekaran,” katanya.
Ego Kelompok Harus Dikalahkan
Afrianto menilai persoalan ego merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya dalam gerakan sosial.
Menurutnya, setiap elemen boleh memiliki organisasi, jaringan, tokoh dan strategi masing-masing. Namun, semuanya harus bertemu pada satu tujuan besar.
“Kalau semua ingin menjadi komandan, siapa yang menjadi pasukan ? Kalau semua ingin disebut sebagai pencetus, siapa yang mengurus substansi perjuangannya ?” katanya.
Ia menegaskan, sejarah perjuangan pembentukan daerah otonom baru tidak seharusnya menjadi perlombaan mencari siapa yang paling berjasa.
“Jangan berebut sertifikat sebagai orang paling berjasa. Masyarakat tidak membutuhkan itu. Masyarakat membutuhkan hasil,” tegas Afrianto.
Transparansi Bukan Pilihan, Tetapi Keharusan
Afrianto juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan perjuangan.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat berhak mengetahui bagaimana agenda pemekaran diperjuangkan, bagaimana komunikasi dengan pemerintah dilakukan, bagaimana strategi disusun dan siapa saja yang terlibat.
“Semakin tertutup sebuah gerakan, semakin mudah muncul kecurigaan. Dan semakin besar kecurigaan, semakin mudah orang diadu domba,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar komunikasi mengenai perjuangan Provinsi Riau Bagian Pesisir dilakukan secara terbuka dan terukur.
Termasuk mengenai perkembangan administrasi, komunikasi politik, kajian akademik, dukungan masyarakat, serta langkah-langkah yang sedang ditempuh.
“Kalau ada pertemuan penting, masyarakat harus tahu substansinya. Kalau ada keputusan strategis, jelaskan kepada publik. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh percaya tanpa diberikan informasi,” katanya.
Jangan Sampai Kapal Pecah, Hiu Kenyang
Afrianto menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan kondisi yang harus dihindari.
“Jangan sampai kapal yang sedang membawa cita-cita masyarakat Riau Pesisir justru pecah karena orang-orang di dalamnya sibuk berebut kemudi. Ketika kapal pecah, yang kenyang justru hiu,” ujarnya.
Menurut dia, metafora tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu sebagai “hiu”, melainkan sebagai peringatan bahwa setiap konflik internal akan membuka ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap agenda pemekaran.
“Jangan buru-buru menunjuk siapa hiunya. Yang paling penting, jangan biarkan kapalnya pecah. Kalau kapalnya kuat, transparan dan seluruh penumpangnya kompak, siapa pun yang mencoba mengganggu akan sulit,” katanya.
Perbedaan Boleh, Perpecahan Jangan
Afrianto menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang sehat dalam sebuah gerakan.
Menurutnya, justru gerakan yang matang adalah gerakan yang mampu mengelola perbedaan, bukan gerakan yang memaksakan keseragaman.
“Kita tidak perlu semua orang berpikir sama. Yang penting tujuan akhirnya sama. Berbeda strategi boleh, berbeda pandangan boleh, tetapi jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi permusuhan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para tokoh dan kelompok yang terlibat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan bereaksi hanya karena potongan informasi, pesan WhatsApp atau isu yang belum jelas sumbernya. Verifikasi dulu. Tanya langsung. Jangan sampai kita mengambil keputusan besar berdasarkan informasi yang sengaja dibuat untuk memecah kita,” katanya.
Perjuangan Ini Milik Masyarakat
Pada akhirnya, Afrianto mengingatkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Riau Bagian Pesisir tidak boleh dimiliki oleh satu kelompok, organisasi ataupun figur tertentu.
“Ini bukan proyek seseorang. Ini bukan milik satu organisasi. Ini adalah aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, siapa pun yang ingin berkontribusi harus ditempatkan sebagai bagian dari sebuah proses besar, bukan sebagai pemilik perjuangan.
“Kalau nanti provinsi itu benar-benar terbentuk, sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling banyak bicara. Sejarah akan mencatat apakah kita mampu menjaga persatuan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara yang benar,” katanya.
Afrianto berharap seluruh elemen yang selama ini memperjuangkan Riau Bagian Pesisir kembali menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan personal maupun kelompok.
“Jangan sampai energi kita habis untuk bertengkar sesama pejuang. Jangan sampai kita sibuk mencari siapa yang paling benar, sementara substansi perjuangan justru tertinggal,” ujarnya.
Menurut dia, fase berikutnya harus diisi dengan konsolidasi, kajian yang kuat, komunikasi politik yang terukur dan keterbukaan kepada masyarakat.
“Kalau ingin provinsi baru lahir dengan fondasi yang kuat, maka perjuangannya juga harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Persatuan, transparansi, argumentasi dan kepentingan rakyat harus menjadi pegangan,” pungkas Afrianto.
Sebab, kata dia, perjuangan pemekaran bukan perlombaan siapa yang paling depan, melainkan ujian apakah semua pihak mampu berjalan bersama sampai tujuan.
Jangan sampai kapal pecah sebelum sampai tujuan. Sebab ketika kapal pecah, yang berebut bukan lagi masa depan masyarakat, tetapi mereka yang menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari perpecahan.
